Dialektika Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan dalam Pengembangan Paradigma Dakwah Rahmatan lil ‘Alamin di Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia bukan sekadar wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang berbeda. Indonesia adalah ruang perjumpaan berbagai keyakinan, suku, bahasa, tradisi, dan pandangan hidup yang terus berproses mencari keseimbangan. Di tengah kenyataan ini, agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat sekaligus menentukan arah kehidupan kebangsaan. Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai tanggung jawab moral untuk menghadirkan kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat.

Namun, kehidupan beragama tidak selalu berjalan seiring dengan semangat persaudaraan. Perbedaan pandangan terkadang berkembang menjadi pertentangan, sementara pesan-pesan keagamaan yang semestinya menenteramkan dapat digunakan untuk memperkeras batas antara kelompok. Media sosial bahkan membuat sebuah pernyataan yang provokatif menyebar lebih cepat daripada penjelasan yang menyejukkan. Dalam situasi demikian, dakwah menghadapi tantangan yang tidak ringan, bagaimana menyampaikan kebenaran agama tanpa kehilangan kasih sayang kepada sesama manusia?

Pertanyaan ini membawa kita pada pentingnya mempertemukan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam paradigma dakwah rahmatan lil ‘alamin. Bagi saya, dakwah tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang mendengar ceramah atau kuatnya seseorang mempertahankan pendapat. Dakwah juga perlu dilihat dari perubahan yang ditinggalkannya, apakah masyarakat menjadi lebih jujur, lebih peduli, lebih adil, dan lebih mampu hidup berdampingan?

Dari sinilah pembahasan tentang hubungan Islam dan kebangsaan menemukan relevansinya. Keduanya tidak semestinya ditempatkan dalam pertentangan, melainkan dipertemukan melalui nilai-nilai yang mendorong kemaslahatan bersama.

2. Landasan Nilai Keislaman dan Kebangsaan

Landasan utama dakwah rahmatan lil ‘alamin terdapat dalam firman Allah SWT :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya : 107)

Ayat ini menegaskan bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW membawa misi rahmat. Rahmat bukan sekadar kelembutan dalam bertutur, melainkan orientasi moral yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan, kepedulian, dan upaya mengurangi kerusakan. Dalam konteks Indonesia, pesan tersebut perlu diterjemahkan menjadi sikap beragama yang tidak berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi turut memperbaiki kehidupan sosial.

Al-Qur’an juga memberikan pedoman mengenai cara berdakwah:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. (QS. An-Nahl : 125)

Perintah ini memperlihatkan bahwa kebenaran dan cara menyampaikan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Hikmah menuntut pemahaman terhadap keadaan orang yang diajak bicara, sedangkan pengajaran yang baik menuntut kebijaksanaan dalam memilih kata dan pendekatan. Dakwah yang mengabaikan martabat pendengarnya berisiko kehilangan daya didik, sekalipun pesan yang disampaikan memiliki dasar keagamaan.

Nilai persaudaraan juga ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Janganlah kalian saling dengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. (HR. Muslim, no. 2564)

Hadis ini mengajarkan bahwa persaudaraan harus dipelihara melalui pengendalian sikap yang merusak hubungan sosial. Jika kebencian saja dilarang dalam hubungan antarsesama Muslim, semangat menjaga kehormatan dan menghindari kezaliman tentu juga penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Sementara itu, nilai kebangsaan Indonesia berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menyediakan ruang etis bagi umat Islam untuk menerjemahkan ajaran agamanya ke dalam tanggung jawab kewargaan. Dengan demikian, kesalehan dan tanggung jawab kebangsaan bukan dua hal yang harus saling meniadakan.

3. Dialektika Nilai Keislaman dan Kebangsaan

Dialektika nilai keislaman dan kebangsaan perlu dipahami sebagai proses dialog yang hidup. Islam memberikan orientasi moral dan spiritual, sedangkan kehidupan berbangsa menyediakan ruang bersama tempat nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kebijakan, perilaku sosial, dan hubungan antarwarga. Hubungan ini tidak harus dipahami sebagai penyamaan seluruh konsep agama dengan konsep negara, tetapi sebagai upaya menemukan titik temu yang memungkinkan keduanya berkontribusi bagi kebaikan bersama.

Pancasila, misalnya, bukan pengganti ajaran Islam. Sebaliknya, bagi umat Islam Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi ruang pengamalan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip ketuhanan, keadilan, musyawarah, dan persaudaraan. Sila kedua mengingatkan pentingnya memuliakan manusia; sila ketiga menegaskan perlunya menjaga persatuan; sedangkan sila kelima menuntut perhatian terhadap keadilan sosial. Semua itu menemukan titik temu dengan nilai-nilai etis Islam, meskipun masing-masing memiliki konteks dan kerangka pemikirannya sendiri.

Kuntowijoyo, melalui gagasan tentang ilmu sosial profetik dan orientasi profetik dalam kehidupan publik, mendorong agar nilai-nilai agama tidak berhenti sebagai kesalehan individual, tetapi memberi sumbangan nyata bagi transformasi masyarakat. Dalam kerangka ini, agama semestinya menghadirkan pembebasan dari ketidakadilan, mendorong kemanusiaan, dan mengarahkan kehidupan sosial kepada kebaikan. Pemikiran tersebut relevan untuk menegaskan bahwa dakwah kebangsaan bukan sekadar seruan mencintai tanah air, melainkan ikhtiar membangun masyarakat yang lebih adil.

Azyumardi Azra juga mengkaji hubungan Islam, demokrasi, dan dinamika politik Indonesia dengan menunjukkan pentingnya memahami kehidupan umat dalam konteks sejarah serta perkembangan masyarakat modern. Perspektif ini mengingatkan bahwa keberagamaan dalam negara majemuk memerlukan kedewasaan berpikir, bukan hanya semangat mempertahankan identitas.

Penelitian Taufikurrahman dan rekan-rekannya mengenai Islam rahmatan lil ‘alamin dan keragaman bangsa Indonesia turut membahas relevansi konsep tersebut dalam kehidupan kebangsaan berlandaskan Pancasila. Kajian mereka menempatkan nilai rahmat sebagai dasar untuk mengurangi perselisihan dan membangun keharmonisan di tengah keberagaman.

Dialektika ini bukan berarti semua perbedaan harus dihapuskan. Perbedaan penafsiran, pilihan politik, dan kebudayaan merupakan kenyataan yang harus dikelola secara dewasa. Persatuan justru memperoleh makna ketika masyarakat mampu mempertahankan perbedaan tanpa menjadikannya alasan untuk merendahkan pihak lain. Karena itu, mencintai Indonesia tidak mengharuskan seseorang mengurangi keyakinan agamanya, sebagaimana kesungguhan beragama tidak memberi pembenaran untuk mengabaikan hak warga negara yang berbeda.

4. Pengembangan Paradigma Dakwah Rahmatan lil ‘Alamin

Pengembangan paradigma dakwah rahmatan lil ‘alamin membutuhkan perubahan cara pandang. Dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas menyampaikan ceramah, melainkan proses membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik melalui ilmu, keteladanan, dialog, dan pelayanan sosial.

Pertama, dakwah perlu mengutamakan kebijaksanaan dan pemahaman terhadap konteks. Masyarakat menghadapi persoalan yang beragam: kemiskinan, keretakan keluarga, persoalan pendidikan, penyalahgunaan media digital, ketidakadilan, dan melemahnya kepedulian sosial. Dai yang memahami kenyataan tersebut akan mampu menghubungkan pesan agama dengan kebutuhan nyata masyarakat. Nasihat tentang sedekah, misalnya, menjadi lebih bermakna ketika disertai kepedulian terhadap tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, dakwah harus menumbuhkan sikap terbuka terhadap dialog tanpa kehilangan prinsip. Menghargai orang yang berbeda bukan berarti membenarkan seluruh pandangannya. Sikap tersebut justru menunjukkan kemampuan membedakan antara keteguhan keyakinan dan perlakuan terhadap sesama manusia. Seseorang dapat menyampaikan pandangan agamanya dengan jelas sekaligus menjaga bahasa, menghormati hak orang lain, dan menolak kekerasan.

Ketiga, dakwah perlu memperluas perhatian dari persoalan individual menuju kemaslahatan sosial. Keberhasilan dakwah tidak hanya terlihat pada meningkatnya aktivitas ibadah, tetapi juga pada tumbuhnya kejujuran dalam pekerjaan, kepedulian kepada kelompok rentan, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta keberanian menolak korupsi dan ketidakadilan. Di sinilah nilai rahmat memperoleh bentuk yang konkret.

Penelitian Tsaqifa Aulya mengenai konsep rahmatan lil ‘alamin dalam menghadapi Islamofobia menyoroti pentingnya pemahaman Islam yang damai dan pendekatan wasathiyah untuk menghadapi prasangka terhadap agama. Sementara itu, kajian Sadam Fajar Shodiq mengenai Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin membahas upaya mengintegrasikan nilai kebangsaan dengan pendidikan karakter keagamaan.⁸ Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan paradigma rahmat memerlukan pembinaan pemahaman sekaligus pembiasaan sikap.

Keempat, dakwah harus mampu menjawab perubahan zaman. Ruang digital telah menjadi tempat masyarakat mencari pengetahuan agama, tetapi juga menjadi ruang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, dai perlu mengembangkan literasi digital, memeriksa sumber sebelum menyampaikan informasi, serta menghindari penyebaran potongan ceramah yang dapat memicu permusuhan. Dakwah yang baik tidak hanya benar dalam substansi, tetapi juga bertanggung jawab dalam cara penyebarannya.

5. Peran Dai dan Khatib dalam Merawat Persatuan

Dai dan khatib memiliki posisi strategis karena pesan mereka dapat memengaruhi cara masyarakat memahami agama, sesama warga, dan kehidupan berbangsa. Khutbah Jumat, pengajian, pendidikan keagamaan, dan komunikasi melalui media digital merupakan ruang pembentukan kesadaran publik. Oleh sebab itu, tanggung jawab seorang pendakwah tidak berhenti ketika ceramah selesai disampaikan.

Khatib perlu menghadirkan khutbah yang menyentuh persoalan nyata tanpa menjadikan mimbar sebagai tempat menyebarkan kebencian. Persoalan politik, perbedaan pilihan, dan konflik sosial dapat dibahas secara kritis, tetapi harus disertai argumentasi yang bertanggung jawab dan bahasa yang menjaga kehormatan manusia. Kritik terhadap kebijakan tidak harus berubah menjadi penghinaan terhadap kelompok, sebagaimana pembelaan terhadap agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan kabar yang belum terbukti.

Rasulullah SAW bersabda

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. (HR. Al-Bukhari, no. 6018, dan Muslim, no. 47)

Hadis ini sangat relevan dalam kehidupan digital. Tidak semua informasi harus dibagikan, tidak setiap perbedaan harus ditanggapi dengan kemarahan, dan tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Ada saatnya seorang pendakwah perlu berbicara tegas, tetapi ada pula saatnya ia harus menahan diri agar ucapannya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas.

Keteladanan juga menjadi bagian penting dari dakwah. Masyarakat akan lebih mudah mempercayai pesan keadilan apabila melihat pendakwah berlaku adil, lebih mudah menerima nasihat tentang persaudaraan apabila melihatnya menghormati orang lain, dan lebih yakin terhadap ajaran kasih sayang apabila ajaran itu tercermin dalam perilakunya. Mimbar yang menyejukkan akhirnya bukan hanya mimbar yang menggunakan kata-kata lembut, melainkan mimbar yang mengajak manusia memperbaiki hubungan dengan Allah sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama.

6. Penutup

Dialektika nilai-nilai keislaman dan kebangsaan merupakan ikhtiar penting untuk mengembangkan dakwah rahmatan lil ‘alamin di Indonesia. Islam menyediakan landasan spiritual dan moral, sedangkan kehidupan kebangsaan menjadi ruang pengamalan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat yang majemuk. Keduanya dapat dipertemukan melalui keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan bersama.

Pada akhirnya, dakwah yang rahmatan lil ‘alamin tidak cukup hanya terdengar indah di mimbar. Ia harus hadir dalam cara kita berbicara, memperlakukan tetangga, menyikapi perbedaan, mendidik generasi muda, dan menjaga persatuan bangsa. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa keras suara kebenaran disampaikan, melainkan seberapa jauh kebenaran itu menumbuhkan kebaikan.

Indonesia membutuhkan dakwah yang teguh dalam keyakinan, matang dalam pemikiran, santun dalam penyampaian, dan nyata dalam pengabdian. Sebab, ketika agama menjadi sumber kasih sayang dan kebangsaan menjadi ruang tanggung jawab bersama, dakwah tidak hanya membimbing manusia menuju kebaikan pribadi, tetapi juga ikut merawat masa depan bangsa.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Kitab al-Adab.

Azra, Azyumardi. Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Kitab al-Iman dan Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab.

Shodiq, Sadam Fajar. “New Innovation of ‘Pancasila and Rahmatan lil Alamin Student Profiles’ in Indonesia: Why Does Islamic Education Need It?” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 8, no. 1 (2023): 54–68. https://doi.org/10.25217/jf.v8i1.3181.

Taufikurrahman, Maulana Ferdy Ashshobuur Amin, Afghan Kurniawan, Rifqi Aqilah Hatibie, dan Ivena Adinda Nasywaa. “Islam Rahmatan Lil Alamin dan Keragaman Bangsa Indonesia.” KABILAH: Journal of Social Community 7, no. 1 (2022). https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.171.

Aulya, Tsaqifa. “Membendung Fenomena Islamophobia dengan Konsep Rahmatan Lil ‘Alamin.” Jurnal Moderasi 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.14421/jm.2023.32.04.